Modus Penyalahgunaan Wewenang dalamPemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus PT Timah dan PT Bukti jonggol Asri

Abstrak

ABSTRAK
Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dengan tujuan semata-mata untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Namun, tujuan tersebut belum tercapai akibat penyalahgunaan kewenangan yang sistematik oleh pejabat publik dan mengabaikan prinsip AAUPB. Penelitian ini secara khusus membahas tentang modus penyalahgunaan wewenang pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Terdapat temuan berbagai modus penyalahgunaan wewenang dengan melampaui kewenangan, mencampuradukkan wewenang serta bertindak sewenang-wenang yang terlihat pada kasus PT Timah dan pemberian rekomendasi penukaran kawasan hutan PT Bukti jonggol Asri. Permasalahan ini dipicu oleh adanya monopoli kekuasaan dan diskresi yang luas serta lemahnya akuntabilitas. Perwujudan pengelolaan sumber daya alam yang demokratis dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum dapat dilakukan dengan penerapan secara sungguh-sungguh AAUPB serta menjadi budaya dan tindakan nyata tata kelola pemerintahan untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang.
Kata kunci: modus penyalahgunaan wewenang; pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam; penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (aaupb).

ABSTRACT
Utilization and management of natural resources are grounded in General Principles AAUPB to achieving public welfare. However, this objective remains unrealized due to systemic abuse of authority and the disregard for AAUPB principles. This research specifically addresses the government abuse of authority in managing and utilizing natural resources. This research employs a normative legal approach and a case based approach which are subsequently analyzed qualitatively. The findings reveal various modes of abuse of authority including exceeding authority, mixing mandates and arbitrary conduct as observed in PT Timah case and the forest area exchange recommendation for PT Bukit Jonggol Asri. These issues are attributed to power monopolies, broad discretion and weak accountability. The realization of democratic natural resource management to ensure justice and legal certainty can be achieved through the rigorous implementation of AAUPB, integrating it into the culture and concrete actions of governance to prevent the practice of abuse of authority.
Keywords: implementation of the general principles of good governance (aaupb); modus of abuse of authority utilization and management of natural resources.